Wakil Gubernur Lampung Audiensi dengan Sekjen Kementerian Kehutanan Bahas Penanganan Konflik Satwa dan Penguatan Perhutanan Sosial

Bandar Lampung – Wakil Gubernur Lampung, Jihan Nurlela, melakukan audiensi bersama Sekretaris Jenderal Kementerian Kehutanan (KLHK) beserta jajaran, antara lain Direktur Konservasi Kawasan dan Direktur Perhutanan Sosial (PS), bertempat di Gedung Manggala Wanabakti, Jakarta, pada awal pekan ini.

Audiensi ini menjadi ruang strategis dalam membahas upaya penanganan jangka panjang konflik satwa liar, khususnya gajah, serta penguatan implementasi program perhutanan sosial di Provinsi Lampung.

Dalam pertemuan tersebut, Wakil Gubernur menyampaikan pentingnya upaya penanganan konflik antara manusia dan satwa liar dilakukan secara permanen dan terintegrasi. Salah satu usulan konkret yang disampaikan adalah pembangunan tanggul permanen sebagai solusi jangka panjang, yang dapat dikerjasamakan dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Pemprov Lampung siap memfasilitasi langkah awal koordinasi lintas sektor untuk mendorong realisasi infrastruktur pengendali konflik tersebut.

Wakil Gubernur juga menekankan bahwa pendekatan mitigasi konvensional yang selama ini diterapkan sudah tidak relevan lagi dengan dinamika di lapangan. Oleh karena itu, perlu dirancang strategi baru yang lebih komprehensif dan berbasis pada data ruang hidup satwa (home range) dan kantong-kantong populasi.

Lebih lanjut, Wakil Gubernur menyampaikan bahwa telah ada kesempatan khusus dari Menteri Kehutanan untuk melakukan pertemuan langsung bersama masyarakat terdampak sebagai bentuk komitmen terhadap penyelesaian akar masalah secara partisipatif.

Menanggapi hal tersebut, Sekretaris Jenderal Kementarian Kehutanan menyampaikan bahwa kementerian tengah menyiapkan rancangan besar (grand design) penanganan konflik satwa liar yang mencakup sinergi lintas kementerian/lembaga, termasuk PUPR dan Kementerian Pertanian, serta mengidentifikasi mitra potensial untuk dukungan pendanaan dari donor nasional maupun internasional.

Kementarian Kehutanan juga mendukung upaya Pemerintah Provinsi Lampung dalam menginventarisasi secara menyeluruh kantong-kantong gajah dan wilayah jelajahnya sebagai dasar kebijakan intervensi di tingkat tapak. Selain itu, upaya pemberdayaan masyarakat di sekitar kawasan hutan akan menjadi fokus penting, dengan memberikan alternatif sumber pendapatan yang tidak bergantung pada kawasan konflik.

Salah satu strategi inovatif yang didorong adalah penanaman tanaman kayu putih di sekitar kawasan permukiman atau lahan terbuka yang berbatasan dengan habitat gajah, mengingat tanaman tersebut tidak disukai oleh satwa dan berpotensi menjadi pagar alami.

Dalam kesempatan tersebut, turut dibahas pula arah kebijakan penguatan perhutanan sosial di Provinsi Lampung. Kementarian Kehutanan mendorong agar Pemprov Lampung menyusun konsep program-program penguatan berbasis kebutuhan lapangan yang dapat diusulkan untuk memperoleh dukungan dari pendanaan luar negeri. Jika diperlukan, Ditjen PSKL siap mendampingi penyusunan concept note sebagai prasyarat usulan program strategis.

Wakil Gubernur juga mengusulkan agar keberadaan Kemitraan Konservasi (KemKon) yang merupakan bagian dari skema perhutanan sosial dapat memperoleh perhatian dan dukungan program dari Direktorat Jenderal PS, mengingat peran strategis mereka dalam menjaga kelestarian kawasan dan mendorong ekonomi masyarakat.

Tag: Lampung #Hutan #Gajah #PerhutananSosial